Mengapa politik penting: wawasan dari pengelolaan banjir di Indonesia

Bahaya hidrometeorologi telah melebihi jumlah peristiwa geofisika berbahaya seperti gempa bumi dalam dua dekade terakhir. Sementara bencana geofisika telah mengakibatkan lebih banyak kematian di Indonesia, bencana hidrometeorologi telah mempengaruhi lebih banyak orang melalui cedera, pengungsian, dan kerusakan properti. Banjir merupakan bahaya hidrometeorologi yang paling signifikan di Indonesia karena lebih sering terjadi, mempengaruhi lebih banyak orang dan menyebabkan kerusakan yang masif dan mahal. Politik patronase, seperti yang dominan di Kalimantan Selatan, merupakan faktor penting yang memperburuk bencana iklim, dan pemerintah sangat bergantung pada solusi teknologi yang tidak memadai untuk mengurangi banjir.

Penanganan bahaya banjir telah menjadi fokus agenda penanggulangan bencana di bawah pemerintahan Jokowi. Saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Jokowi menghadapi masalah banjir yang kompleks di Jakarta, khususnya pada tahun 2013 dan 2014. Saat mengikuti Pilpres 2014, Jokowi menempatkan banjir, khususnya yang terjadi di Jakarta, sebagai isu kampanye politik yang penting, dengan menyatakan bahwa hal itu akan terjadi. Lebih mudah baginya mengatasi banjir Jakarta jika dipercaya sebagai presiden.

Kalimantan Selatan memiliki dua ciri geografis utama, dataran rendah dan dataran tinggi. Daerah dataran rendah terutama ditutupi oleh lahan gambut, rawa, dan daerah aliran sungai yang besar. Dataran tinggi merupakan dataran tinggi dan hutan tropis alami. Kalimantan Selatan memiliki banyak sungai, yang terbesar adalah Sungai Barito. Kalimantan Selatan juga terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, terlihat dari banyaknya operasi penambangan di daerah tersebut. Provinsi ini merupakan wilayah pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, Kalimantan Selatan juga menjadi salah satu wilayah perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia.

Untuk mengatasi banjir di Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi berencana membangun lebih banyak waduk dan bendungan. Solusi ini tidak mengherankan. Ketergantungan yang besar pada intervensi infrastruktur untuk merespon banjir Kalimantan Selatan merupakan ciri dominan dari pengelolaan banjir di Indonesia. Strategi ini telah diadopsi di banyak kota dan wilayah di seluruh nusantara. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Jokowi fokus pada penanganan bahaya banjir dengan menetapkan kebijakan pengelolaan banjir yang mengandalkan intervensi teknis berskala besar seperti tanggul laut raksasa, bendungan, waduk, polder, kanal, terowongan air, dan normalisasi sungai. Normalisasi dicapai dengan memasang infrastruktur yang membersihkan sungai dan menghilangkan penghalang.

Namun, intervensi teknis seharusnya tidak menjadi satu-satunya permainan di kota. Pendekatan dominan tidak hanya berpotensi mengabaikan faktor sosial tetapi juga secara aktif mengaburkan dimensi politik pengelolaan banjir di Indonesia. Ketergantungan pada intervensi teknis skala besar tidak cukup untuk menghadapi bahaya tak terelakkan yang melekat pada dampak merusak dari perubahan iklim. Intensitas banjir di masa mendatang akan meningkat. Strategi adaptasi juga harus menekankan pada pencegahan struktural jangka panjang. Tanpa adanya intervensi terhadap struktur politik yang sudah mapan, akan sulit untuk mengembangkan pencegahan yang efektif. Karakteristik politik lokal tampaknya terlepas dari dinamika kebijakan pengelolaan banjir, tetapi menentukan hasilnya. Manajemen banjir kemungkinan besar akan kurang berhasil di wilayah dengan politik klienis yang kuat, prevalensi korupsi yang tinggi, dan masyarakat sipil serta oposisi politik yang lemah. Situasi ini berarti orang Indonesia di lingkungan perkotaan atau pedesaan tetap rentan terhadap bahaya banjir dalam jangka panjang.

Kasus provinsi Kalimantan Selatan mencerminkan keterkaitan antara politik dan banjir. Elit ekonomi-politik predator menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran dan merusak keberlanjutan ruang. Perubahan tata guna lahan di sepanjang DAS Sungai Barito mengubah kawasan hijau dan daerah tangkapan air menjadi industri ekstraktif. Ketika curah hujan ekstrim terjadi, Sungai Barito tidak mampu menampung luapan air dan menyebabkan bahaya banjir.

Banjir dan penggusuran paksa di Jakarta

Orang, politik dan perencanaan bertabrakan di daerah kumuh tepi sungai Kampung Pulo.

Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil di Kalimantan Selatan mengklaim bahwa ekspansi besar-besaran pertambangan dan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan banjir. Berdasarkan data citra satelit, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Indonesia menunjukkan bahwa kawasan hutan di sekitar Cekungan Sungai Barito telah berkurang lebih dari seratus ribu hektar, sedangkan areal perkebunan telah meningkat menjadi lebih dari dua ratus ribu hektar.s. Merah Johansyah, coordinator of Jaringan Advokasi Tambang (JATAM – Jaringan Advokasi Tambang), mengusulkan bahwa dari 3,7 juta hektar dari total luas hutan di Kalimantan Selatan, 1,2 juta (33%) dimiliki oleh perusahaan pertambangan, dan 620.000 hektar (17%) dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Artinya, separuh kawasan hutan di Kalimantan Selatan baru-baru ini dieksploitasi oleh industri pertambangan dan perkebunan. Banyak izin pertambangan yang melanggar tujuan perencanaan tata ruang wilayah.

Akademisi lokal, Uhaib As’ad, menghabiskan sebagian besar karir akademisnya mengamati hubungan politik-bisnis di Kalimantan Selatan. Ia menemukan bahwa bos pertambangan mendanai kandidat dalam berbagai pemilihan kepala daerah. Dalam sebuah artikel dengan Edward Aspinall, mereka berpendapat bahwa pusat gravitasi Kalimantan Selatan adalah pencarian sewa sumber daya yang melibatkan birokrat, politisi, pejabat keamanan, dan lainnya yang mencari akses ke izin pertambangan, pendapatan resmi, dan pembayaran gelap. Jaringan patronase ini berarti para bos pertambangan batubara dapat memperoleh pengaruh istimewa pada pemerintahan yang sedang menjabat, terutama dalam hal izin dan konsesi pertambangan batubara. Praktik yang menguntungkan ini telah berkembang sejak awal era desentralisasi di tahun 2000-an. Beberapa inisiatif kelembagaan telah meningkatkan eksploitasi sumber daya alam, tetapi kerusakan telah dilakukan untuk kelestarian lingkungan. Misalnya, pemerintah provinsi telah mengeluarkan peraturan rehabilitasi lahan pasca tambang dan transportasi pertambangan untuk menghindari dampak yang lebih merusak lingkungan. Namun, pungutan liar kepada pejabat pemerintah menyulitkan penegakan peraturan tersebut.

Salah satu titik banjir terparah ada di Kabupaten Tanah Laut. Pada saat yang sama, Tanah Laut merupakan kabupaten penghasil batubara terbesar ketiga di Kalimantan Selatan. Aspinall dan As’ad berpendapat bahwa Adriansyah, mantan bupati dari tahun 2003 hingga 2013, adalah tipikal politisi patronase yang menguasai izin perkebunan dan pertambangan kelapa sawit. Dia ditangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tahun 2015 karena menerima suap dari seorang pengusaha dengan imbalan izin pertambangan. Adriansyah secara lokal dianggap sebagai pemimpin populis dengan kebijakan populer dalam pembangunan pertanian, infrastruktur pedesaan, dan pendampingan untuk kelompok tani. Lingkungan politik seperti ini menyulitkan oposisi masyarakat sipil yang kuat untuk secara konsisten menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

Pendekatan Indonesia terhadap pengelolaan banjir dan adaptasi iklim tidak boleh mengabaikan faktor politik. Intervensi teknis skala besar penting untuk memberikan perlindungan banjir. Namun, kita membutuhkan perubahan transformatif untuk menghadapi ancaman perubahan iklim yang akan segera terjadi. Agenda ini adalah pilihan politik. Pengawasan publik atas perencanaan tata ruang sama, atau mungkin lebih penting daripada infrastruktur intervensionis dalam jangka panjang. Kasus Kalimantan Selatan menawarkan wawasan tentang bagaimana hubungan politik-bisnis yang menguntungkan membuat orang rentan terhadap bahaya iklim. Banjir terjadi karena peristiwa cuaca ekstrem, tetapi akan berubah menjadi bencana jika dan ketika orang dan komunitas dibiarkan rentan. Hal ini menjadikan bencana sebagai konsep politik yang inheren karena pergeseran kerentanan dan ketidaksetaraan selalu (juga) konsekuensi dari struktur, keputusan, dan kebijakan politik. Banjir adalah kejadian fisik tetapi bentuk, besaran, lokasi, dan pengaruhnya terhadap masyarakat adalah hasil dari proses politik masa lalu dan sekarang. Saatnya membawa politik ke pusat analisis dalam penanggulangan bencana di Indonesia.